PEMKAB PRINGSEWU GELAR KONSULTASI PUBLIK II KLHS PEMBUATAN DOKUMEN RPJMD 2025–2029
Kepala BAPPEDA IMAM SANTIKO RAHARJO, S.Si, bersama Kepala Bidang PSDA, Kepala Bidang IPW, Kepala Bidang PPE dan Kepala Bidang PSDA atau yang mewakili, mengikuti Konsultasi Publik (KP) II Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2029 pada Aula Kantor Bupati Pringsewu, 29 Agustus 2024.
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pringsewu ini dihadiri anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Anton Subagyo, S.H., Sekretaris Daerah (Sekda) Drs.Heri Iswahyudi, M.Ag. beserta jajaran pemerintah daerah, forkopimda dan instansi vertikal lainnya, DLH Provinsi Lampung, akademisi, pemerhati lingkungan, pihak konsultan dan para pemangku kepentingan.
Penjabat Bupati Pringsewu Dr.Marindo Kurniawan, S.T., M.M. saat membuka kegiatan ini di Aula Utama Pemkab Pringsewu, Kamis (29/8/2024), mengatakan konsultasi publik merupakan tahapan dari proses perencanaan tahunan pembangunan daerah yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana KLHS wajib disusun dan diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD, RPJPD dan RTRW beserta rencana rincinya.
“Dengan kata lain, KLHS merupakan instrumen perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap Kebijakan, Rencana, dan Program untuk menjamin terlaksananya prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan,” katanya.
Forum konsultasi publik merupakan upaya untuk menyatukan landasan pikir dan persepsi terhadap rancangan prioritas dan arah kebijakan pembangunan mengingat KLHS dalam dokumen RPJMD sangat penting agar segala dampak negatif yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pringsewu untuk lima tahun kedepan dapat diantisipasi dan diminimalisir.
“Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan adanya peran, masukan, saran positif dan konstruktif, sehingga nantinya dapat disepakati komitmen bersama, sekaligus rekomendasi atas perumusan mitigasi dan atau alternatif KLHS untuk kemudian dapat kita integrasikan dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Pringsewu 2025-2029 yang berkelanjutan,” ujarnya.
