BERITA
  • 15 November 2019
  • 0 Komentar
  • 25 Kali Dilihat
Rapat Koordinasi Dan Evaluasi DAK Triwulan III Tahun 2019 Kabupaten Pringsewu

PRINGSEWU – BAPPEDA │ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pringsewu menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi DAK Triwulan III Tahun 2019 (Kamis, 14 November 2019) di ruang rapat Bappeda Kabupaten Pringsewu.

Rapat Koordinasi (Rakor) dihadiri oleh seluruh OPD pengelola bidang DAK Kabupaten Pringsewu dan OPD yang terkait dengan DAK. yaitu Dinas Koperindag, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Bagian Administrasi Pembanguanan Setda Kabupaten Pringsewu, dan UKPBJ Kabupaten Pringsewu.

Kepala Bappeda Kabupaten Pringsewu Relawan, SE. MM. mengarahkan bahwa daerah harus terus mengikuti perkembangan DAK. Setiap tahun selalu terbit kebijakan baru dan perubahan mekanisme yang harus terus diikuti oleh daerah. Berkaitan hal tersebut maka dibutuhkan koordinasi dan evaluasi DAK, sesuai dengan peraturan yang berlaku Bappeda diamanatkan sebagai Koordinator pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi DAK.

Dalam rakor tersebut dibahas 3 Topik pembahasan, yaitu Usulan DAK, Evaluasi DAK Triwulan III Tahun 2019, dan Kebijakan Baru Pemerintah Pusat terkait DAK Fisik. Usulan DAK Kabupaten Pringsewu 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, akan tetapi dengan dilaksanakannya usulan melalui Aplikasi KRISNA (Bappenas) sejak tahun 2018, jumlah usulan (Pringsewu, Provinsi, Nasional) mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan daerah harus memenuhi data dukung yang ditentukan pusat yang harus di upload ke dalam aplikasi KRISNA, dan perencanaan yang harus sudah siap sebelum diusulkan.

Hal penting lainnya adalah terkait jadwal pengusulan DAK 2020 yang saat ini masuk dalam tahap penyusunan Rencana Kerja, perlu memperhatikan batas waktu penyusunan RK yaitu Tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan 3 Januari 2020.

Poin penting Evaluasi Dak triwulan III Tahun 2019 yang sampaikan oleh Bappeda adalah perlu peningkatan koordinasi antar Bappeda, OPD pengelola DAK, dan Stakeholder pendukung DAK seperti BPKAD, Inspektorat dan UKPBJ dalam rangka percepatan pelaksanaan pekerjaan, pelaporan, dan reviu APIP.

Keterlambatan penyerahan laporan triwulan oleh OPD, ketimpangan realisasi fisik dan realisasi keuangan, dan progres serapan transfer daerah juga perlu menjadi perhatian bersama.

Kebijakan DAK baru yang diterbitkan pusat adalah diterbitkannya Permen PPN/Kepala Bappenas No. No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus yang mengatur mengenai penyusunan arah kebijakan dan rencana pemanfaatan dana transfer khusus, pengusulan kegiatan, verifikasi, penilaian, dan penetapan rencana kegiatan yang didanai dana transfer khusus, penganggaran dana transfer khusus, serta pelaporan, monev pelaksanaan dana transfer khusus.

Selain itu diterbitkannya juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik yang mengatur tatacara transfer daerah dari pusat dan mencabut PMK No. 50/PMK.07/2017, PMK No. 112/PMK.07/2017 dan PMK No. 121/PMK.07/2018.

Dengan berlakunya kebijakan baru tersebut, Hal-hal yang harus diperhatikan OPD terkait usulan DAK dan pengelolaannya adalah :

  • Perencanaan yang matang sebelum mengusulkan
  • Penentuan target yang terukur
  • Koordinasi antar Bappeda dan OPD lebih ditingkatkan dengan memperhatikan arah kebijakan pimpinan dan dokumen perencanaan.
  • Koordinasi Pemerintah daerah dan Kementerian Teknis dijaga.
  • Pemenuhan persyaratan data teknis dan data pendukung perlu dipersiapkan sebelum usulan dilakukan.
  • Kecermatan dalam pemilihan Jenis DAK, menu DAK, dan Rincian DAK terkait penginputan usulan dalam aplikasi
  • Koordinasi, Pelaporan, dan evaluasi DAK perlu diperhatikan sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaannya di daerah (BPKAD, Bappeda, OPD).
  • Reviu APIP dan stakeholder ULP sebagai pendukung kegiatan DAK.

 

[Bappeda.info]